Legal Strengthening for Independent Candidates in Regional Head Elections

Legal strengthening for independent candidates in the Regional Head Election (Pilkada) is a strategic effort to ensure equal political rights for every citizen as mandated by Article 27 paragraph (1) and Article 28D paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Independent candidates play a role in expanding public participation as well as being an alternative to suppress the dominance of political parties in the nomination process. This study uses a normative juridical method with a legislative, conceptual approach, and a study of Constitutional Court decisions, which examines the dynamics of regulations from Law Number 32 of 2004 to Law Number 10 of 2016. The types of legal materials used are primary, secondary, and tertiary legal materials. Data collection was carried out by means of literature studies. As an analysis method, this study uses qualitative descriptive analysis techniques. The results of the study show that although the independent path has been legally recognized, independent candidates still face obstacles such as high support requirements, limited campaign access, and resistance from political parties. Therefore, legal strengthening is needed through reformulating proportional support requirements, utilizing information technology for verification, and providing effective legal protection against political obstacles. These steps, coupled with adequate political education, are expected to create fair and inclusive political competition and strengthen the quality of local democracy.

Independent Candidates, Legal Strengthening, Regional Head Elections.

1. Agus, Aktor Penyelenggara Pemilu, (Malang: Pusat Kajian Inovasi dan Kerjasama Antar Daerah Ilmu Pemerintahan FISIP UB, 2013). [Google Scholar] [Crossref]

2. Aman Ma’arij, (2020), “Analisis Penerapan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terhadap Pelaksanaan Pemerintahan Daerah,” Tajdid: Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan Vol. 4 No. 2 Oktober. DOI:10.52266/tadjid.v4i2.522 [Google Scholar] [Crossref]

3. Desriadi, (2017), “Analisis Implementasi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah secara Langsung,” Jurnal Trias Politika, Vol. 1 No. 2, doi:10.33373/jtp.v1i2.1067. [Google Scholar] [Crossref]

4. Dwi Budi Santosa, (2019), “Peran Calon Perseorangan dalam Dinamika Demokrasi Lokal di Indonesia,” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 9, No. 1. https://doi.org/10.18196/jgpp.9126. [Google Scholar] [Crossref]

5. Eny Kusdarini, (2024)” Pengembangan Hukum Tertulis Oalam Uud 1945 Beserta Arti Penting Amanoemen Uud 1945”, Informasi: Jurnal Ilmu Pendidikan, Sosial, dan Humaniora, Vol. 1 No. 1 [Google Scholar] [Crossref]

6. Hamid, F., Dinamika Calon Perseorangan dalam Pemilukada di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2019). [Google Scholar] [Crossref]

7. Hamid, R., (2024). “Posisi Calon Independen dalam Sistem Pemilu Kepala Daerah di Indonesia,” Jurnal Demokrasi dan Otonomi Daerah, Vol. 18, No. 1. [Google Scholar] [Crossref]

8. Jimly Asshidiqie, Menuju Negara Hukum Yang Demokratis, (Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, 2009), h. 84 [Google Scholar] [Crossref]

9. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Putusan Nomor 5/PUU-V/2007, (Jakarta: MKRI, 2007). [Google Scholar] [Crossref]

10. Maskup Asyadi, (2020), “Irasionalitas Persyaratan Pencalonan Perseorangan dalam Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah,” Cakrawala: Jurnal Penelitian Sosial, Vol. 8, No. 2, https://doi.org/10.31603/cakrawala.v8i2.3749. [Google Scholar] [Crossref]

11. Muhammad Iqbal, (2023). “Eksistensi Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 5/PUU-V/2007,” Jurnal Hukum dan Pembangunan, Vol. 53, No. 2. [Google Scholar] [Crossref]

12. Najib Husain, Wa Ode Sitti Halimah, dan Wa Ode Emy Sartika, (2020), “Analisis Potensi Calon Independen versus Calon Partai Politik pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun 2020,” Publicuho, Vol. 3, No. 2, tersedia di https://journalpublicuho.uho.ac.id/index.php/journal/article/view/93. [Google Scholar] [Crossref]

13. Nurdin, M., (2023). “Peran Calon Perseorangan dalam Mewujudkan Demokrasi Partisipatoris pada Pilkada Langsung,” Jurnal Politik dan Pemerintahan, Vol. 15, No. 2. [Google Scholar] [Crossref]

14. Prasetyo, A., Calon Perseorangan dan Demokrasi Lokal di Indonesia, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020). [Google Scholar] [Crossref]

15. Putra, B., (2017). “Pengaturan Calon Perseorangan dalam Pilkada Pasca Perubahan UU No. 1 Tahun 2015,” Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 14, No. 2. [Google Scholar] [Crossref]

16. Rachmad, R. A., (2022). “Kedudukan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia,” Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 2. [Google Scholar] [Crossref]

17. Rahman, A., (2022). “Calon Perseorangan dalam Pemilukada: Antara Celah Hukum dan Dinamika Demokrasi Lokal,” Jurnal Hukum dan Politik, Vol. 10, No. 1. [Google Scholar] [Crossref]

18. Rahmawati, (2023). “Peran Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan Teori Demokrasi Robert Dahl,” Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan, Vol. 12, No. 1. [Google Scholar] [Crossref]

19. Santoso, A., Calon Perseorangan dalam Pemilukada: Antara Demokratisasi dan Resistensi Partai Politik, (Jakarta: Rajawali Pers, 2020). [Google Scholar] [Crossref]

20. Siti Nurhalimah, (2023). “Jalur Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia: Antara Peluang dan Tantangan Demokrasi,” Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik, Vol. 9, No. 1. [Google Scholar] [Crossref]

21. Suryani, (2023). “Mekanisme Dukungan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah: Antara Regulasi dan Realitas Politik,” Jurnal Politik dan Pemerintahan Daerah, Vol. 15, No. 2. [Google Scholar] [Crossref]

22. Suryo Gilang Romadhon, Penegakan Hukum Progresif Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Calon Perseorangan Pilkada, (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016). [Google Scholar] [Crossref]

23. Tundjung Herning Sitabuana, (2008), “Calon Perseorangan dalam Pilkada (Analisis Yuridis terhadap Putusan MK RI Nomor 5/PUU-V/2007),” Masalah-Masalah Hukum, Universitas Diponegoro, tersedia di https://doaj.org/article/ba4d4941573643d192b730c9c5be04bd. [Google Scholar] [Crossref]